Dalam upaya memperkuat kualitas tata kelola pembangunan daerah yang lebih akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas menyelenggarakan *Bimbingan Teknis Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal *29 Juni hingga 1 Juli 2026*, yang dilaksanakan secara hybrid secara Luring dan Daring, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kompetensi aparatur, khususnya para perencana pembangunan daerah, guna mendukung implementasi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, *Mohammad Ainur Rahman, AP., M.Si.*, menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut perubahan paradigma dari perencanaan yang bersifat administratif menuju pembangunan yang berbasis kinerja, berbasis data, berorientasi pada outcome dan impact, serta terintegrasi dengan manajemen risiko.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi, serta mitigasi risiko secara berkelanjutan sehingga setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bimtek ini sekaligus menjadi implementasi berbagai kebijakan nasional, di antaranya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi, serta peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Perencana.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, peserta memperoleh pembelajaran komprehensif mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Logical Framework Analysis (LFA), Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Implementasi Sistem e-Monev, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, hingga praktik penyusunan instrumen monitoring dan laporan evaluasi pembangunan.

Selain meningkatkan kapasitas individu ASN, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat budaya kerja berbasis kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara lebih sistematis, risiko dapat diidentifikasi sejak dini, dan berbagai deviasi pelaksanaan program dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah korektif yang tepat.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo berharap hasil dari Bimbingan Teknis ini mampu menghasilkan ASN yang tidak hanya kompeten dalam menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, mampu mengelola risiko pembangunan, serta menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pusbindiklatren Bappenas, diharapkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan pembangunan daerah semakin meningkat sehingga target-target strategis RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Transformasi pembangunan dimulai dari transformasi kompetensi aparatur. ASN yang unggul akan melahirkan perencanaan yang berkualitas, pengendalian yang efektif, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo."